Artikel

Imunisasi adalah Hak Setiap Anak

Dalam buku Kontroversi Vaksin karya dr. Piprim B. Yanuarso, Sp.A.(K) , imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit sehingga apabila nantinya terpapar atau terkena penyakit tersebut, dia tidak menjadi sakit. Imunisasi telah terbukti mencegah penyakit, kematian, dan kecacatan yang diakibatkan oleh infeksi virus dan bakteri berbahaya. Imunisasi dapat diberikan pada bayi, anak, maupun orang dewasa sesuai kebutuhan. Bagi bayi dan anak, imunisasi menjadi sangat penting karena terbukti mampu menurunkan angka kecacatan dan kematian secara signifikan di seluruh dunia dalam satu abad terakhir.

Akan tetapi, masalah muncul ketika orangtua merasa ragu terhadap keamanan, kehalalan, dan efektivitas dari imunisasi. Tidak sedikit orangtua di berbagai negara yang menolak untuk memberikan hak imunisasi bagi anak. Hal ini memicu terjadinya kemunculan kembali wabah penyakit yang dapat dicegah seperti polio, difteri, cacar, tetanus, dan pertusis.


BBC.com


Secara global, WHO menyebutkan bahwa setiap tahun terdapat 1.4 juta kematian anak-anak di bawah usia 5 tahun yang disebabkan oleh penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Di Negara Tiongkok, polio telah dinyatakan tereliminasi tahun 2000, namun pada tahun 2011, penyakit tersebut muncul kembali. Di DKI Jakarta, terjadi peningkatan kasus difteri, dari empat kasus pada tahun 2014, menjadi  25 kasus sepanjang tahun 2017.

Padahal sebagai orangtua, kita juga punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak, termasuk di antaranya imunisasi. Convention on the Rights of the Child (CRC) pada tahun 1989 menyatakan bahwa kita harus menghormati dan memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, mencakup kebutuhan harian, identitas dan nasionalitas, rasa memiliki dalam keluarga, kebebasan ekspresi dan berpikir, kesehatan, keamanan sosial, standar kehidupan yang baik, perlindungan dari pelecehan seksual dan eksploitasi komersil yang didampingi secara legal dalam prosesnya. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization atau WHO) juga telah menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh kehidupan yang bebas dari penyakit yang dapat dicegah lewat vaksinasi dan imunisasi. Oleh karena itu, para orangtua sebaiknya memiliki keyakinan mengenai efektivitas dan keamanan imunisasi.

Saat ini, penerapan hak-hak anak secara menyeluruh masih terbatas pada negara-negara dengan pendapatan menengah ke atas. Penerapan hak-hak anak ini berkaitan dengan peningkatan angka imunisasi di suatu negara, karena imunisasi adalah bagian dari pemenuhan kesehatan bagi sang anak.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki masalah kesehatan ganda yang belum teratasi dengan baik hingga kini. Penyakit menular belum selesai ditangani, sedangkan beban penyakit degeneratif setia menghantui. Penyakit-penyakit pada anak yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti yang disebutkan di atas, mulai muncul kembali. Bukan tidak mungkin adanya ancaman kehilangan generasi akan kita hadapi di tahun-tahun mendatang bila tidak ada kesadaran dari semua pihak, terutama pihak orangtua.

Imunisasi membantu membentuk kekebalan lingkungan, sehingga bila seorang anak diimunisasi, dia akan turut serta membantu melindungi anak lain yang belum diimunisasi. Pada kasus imunisasi MR (Measle-Rubella) yang cukup menghebohkan beberapa waktu lalu, di beberapa daerah terdapat laporan penolakan imunisasi MR oleh orangtua anak. Perlu disadari, apabila seorang anak ternyata terinfeksi MR kemudian sakit atau menulari ibu hamil di sekitarnya, dapat timbul kecacatan bahkan kematian pada janin sang ibu. Bukankah orangtua yang menolak imunisasi tersebut telah berkontribusi melanggar hak kehidupan orang lain, selain melanggar hak anaknya sendiri?

Pemerintah Indonesia telah memuat dalam UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 mengenai kewajiban memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyatakan bahwa imunisasi adalah salah satu sarana untuk menjamin kesehatan anak. UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2012 juga telah menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.


Tribunnews.com


Pemahaman mengenai imunisasi sebagai hak dari setiap anak semestinya disosialisasikan kembali di negara kita. Perlu diingat bahwa anak bukanlah sekadar properti atau benda kepemilikan dari suatu keluarga. Anak adalah manusia yang memiliki sistem tubuh sendiri dan tentunya memiliki hak kesehatan yang sama dengan orang dewasa.

Sederet bukti mengenai efektivitas imunisasi telah dikemukakan dalam seabad terakhir. Namun, banyaknya beredar berita-berita kurang baik dengan dasar bukti yang kurang kuat telah menyebabkan kembali munculnya penyakit yang harusnya sudah dapat dienyahkan dari muka bumi. Keterlibatan oknum-oknum tidak bertanggungjawab juga membuat kisruh mengenai pentingnya imunisasi, sehingga dengan mudahnya membuat kita ‘melupakan’ pemenuhan hak anak-anak kita.


Hak dasar anak tidak bisa dikurangi, dan kita sebagai orangtua adalah pemegang tanggungjawab dan kewajiban pertama dan utama dalam penjaminan ini, sesuai dengan pasal 30  UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2012 ini. Kelalaian atau kesengajaan untuk tidak memenuhi tanggungjawab ini dapat menyebabkan hak asuh anak dicabut sebagai sanksi.

Lalu, apakah anda telah memenuhi hak anak anda untuk memperoleh kesehatan yang optimal dengan imunisasi?


[Oleh: dr. Rahma Tsania Zhuhra]


Baca juga: 5 Mitos Kesehatan, Inikah yang Kamu Yakini?

Baca juga: Menurunkan Berat Badan, Perlukah Mencontoh 5 Seleb Ini?

Referensi: 

  1. WHO-UNICEF. National Vaccine Program News Release, Beijing 29 April 2015
  2. Ahmed Ali et al. Outbreak of vaccine-preventable diseases in Muslim majority countries. Journal of Infection and Public Health. 2018; 11: 153-155
  3. The cost of complying with human rights treaties: The convention on the rights of the child and basic immunization. Rev Int Organ. 2011; 6:33-56
  4. Imunisasi, Hak Anak atau Hak Orang Tua? Dimuat dalam Republika.co.id 07 Februari 2019
  5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Wajib Imunisasi, Pelanggar Kena 29 April 2017

Author


Avatar