Artikel

Kontroversi Kehalalan Imunisasi

awsimages.detik.net.id



Meningkatnya penolakan imunisasi di Indonesia dan berbagai negara di belahan dunia menyebabkan peningkatan kasus penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi. Penolakan ini salah satunya didasari oleh alasan kehalalan imunisasi yang diyakini masih menggunakan produk dari hewan babi dalam proses produksinya. Padahal, informasi ini tidak akurat dan disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila keadaan ini terus berlanjut, gerakan anti-vaksin akan terus meluas dan tentunya justru akan menimbulkan bahaya bagi umat Islam sendiri.

Dalam buku Kontroversi Vaksin karya dr. Piprim B. Yanuarso, Sp.A.(K) , Isu yang menyebutkan vaksin mengandung babi menjadi sangat tidak relevan karena tahapan proses pembuatan vaksin tidak seperti yang dibayangkan. 

WHO menyebutkan bahwa 7 dari 12 penyebab kematian pada anak adalah penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Sekitar 1 8 anak meninggal setiap tahunnya karena penyakit-penyakit ini, dan berkontribusi terhadap hampir 20% keseluruhan angka kematian. Imunisasi dan vaksinasi bukanlah produk akal-akalan pemerintah atau pihak tertentu. Imunisasi membutuhkan usaha serius dan pemantauan cermat dan berkala, serta hanya diberikan pada kondisi yang jelas dan penting.

Apabila kita mencermati pernyataan ini, tentunya imunisasi merupakan usaha yang baik dan perlu dilakukan bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Namun, propaganda menyesatkan masih berkembang di kalangan umat untuk tidak melakukan imunisasi dan vaksinasi.

Sertifikasi halal untuk vaksin merupakan salah satu solusi yang penting untuk mengatasi masalah ini. Di Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi dengan menimbang poin pencegahan kesehatan dan kehalalan imunisasi. Fatwa MUI merujuk kepada firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5, Al-Baqarah ayat 195, dan beberapa surat serta ayat lain, serta hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang terbukti kesahihannya. Selain itu, MUI juga mempertimbangkan hasil ijtima’ (musyawarah) dari ulama-ulama besar dan mumpuni tentang imunisasi. Dalam hal ini, MUI memutuskan bahwa imunisasi dan vaksinasi diperbolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan imunitas dan mencegah penyakit tertentu.

Imunisasi dapat juga menjadi kondisi al-dharurat, yakni kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan, maka akan mengancam jiwa manusia. Imunisasi dapat menjadi al-hajat, yakni kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan, maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang.

Secara internasional, juga telah ditetapkan Dakar Declaration on Vaccination pada 25 Maret 2014 yang membolehkan imunisasi sebagai perlindungan dari penyakit berbahaya dan merupakan tanggung jawab kita terhadap kehidupan dan kesehatan tubuh yang telah dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Dalam deklarasi ini, umat Islam didorong untuk mendukung penelitian terus-menerus dalam memperoleh imunisasi dan vaksinasi halal terbaik. Deklarasi ini juga menyatakan bahwa vaksinasi adalah tanggung jawab orangtua dan merupakan hak anak.

Kontroversi kehalalan imunisasi yang merebak kembali pada Pekan Imunisasi MR (Measle-Rubella) beberapa waktu lalu juga menimbulkan masalah di lapangan. Tidak sedikit orangtua yang menolak dilakukannya vaksinasi MR pada anaknya karena alasan kehalalan. Padahal, MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 mengenai Vaksin MR yang hukumnya mubah. Kehalalan vaksin MR disepakati karena tidak mengandung babi dengan kaidah istihalah dan istihlak. MUI mengakui bahwa belum ada metode lain yang bisa menggantikan vaksinasi MR. MUI meminta masyarakat mempercayai pendapat yang ahli di bidangnya karena banyaknya pendapat yang beredar dari pihak yang bukan ahlinya sehingga meresahkan masyarakat.

Kita tentunya sama-sama pernah mendengar hadis sahih dari Rasulullah saw. yang menyebutkan bahwa “Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” Hadis ini menjadi salah satu pegangan dalam pelaksanaan imunisasi dan vaksinasi yang merupakan hasil dari pengetahuan dan penelitian bertahun-tahun para dokter dan ilmuwan yang kompeten bidangnya karena proses pembuatan vaksin tidak sederhana.

Negara-negara Muslim di dunia telah merekomendasikan untuk melakukan perubahan pandangan masyarakat yang salah terhadap imunisasi dan vaksinasi. Komite sertifikasi kehalalan vaksin telah ada di beberapa negara Islam, bukan hanya di Indonesia. Arab Saudi saja telah mewajibkan vaksinasi demi kesehatan warganya dan memiliki aturan perundang-undangan yang keras bagi yang tidak melakukan vaksinasi dan imunisasi.

Pertimbangan mudarat dan manfaat juga harus dipikirkan. Mudarat tidak imunisasi jelas lebih mengerikan dibandingkan dengan manfaatnya yang banyak. Kesakitan, kecacatan, dan kematian menjadi sesuatu yang harus dihadapi. Dan, umat Muslim telah diminta untuk berikhtiar semaksimal mungkin di jalan yang benar, bukan sekadar pasrah terhadap keadaan.

Keresahan akibat kehalalan imunisasi ini sepatutnya dapat kita cermati dengan kejernihan hati dan pikiran, bukan hanya mendengarkan isu-isu atau opini-opini yang tidak berdasar. Kepentingan imunisasi dan vaksinasi sudah dapat dikatakan sebagai suatu kondisi yang al-dharurat dan al-hajat. MUI dan organisasi Islam lain di seluruh dunia juga terus mendorong dan memberi dukungan bagi para ilmuwan untuk mengembangkan teknologi vaksinasi yang aman dan halal. Tentu ke depannya, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih baik untuk mengatasi polemik kehalalan imunisasi dengan mengikutsertakan ahli-ahli di bidangnya. Isu-isu dan opini tidak berdasar, testimoni yang tidak dapat ditelusuri kebenarannya secara agama maupun ilmu pengetahuan, sedapat mungkin tidak kita jadikan panutan untuk bertindak.

 

[Oleh: dr. Rahma Tsania Zhuhra]

Referensi:

  1. Ahmed Ali et al. Outbreak of vaccine-preventable diseases in Muslim majority countries. Journal of Infection and Public Health. 2018; 11: 153-155
  2. Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Imunisasi. mui.or.id
  3. Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Vaksin MR. mui.or.id
  4. Dakar Declaration on Vaccination. 25 Maret 2014
  5. iifa-aifi.org/bayanat/30.htm

Baca juga: Imunisasi Adalah Hak Setiap Anak

Baca juga: Menurunkan Berat Badan? Perlukah Mencontoh 5 Seleb Ini

Author


Avatar