fbpx

Your address will show here +12 34 56 78
Artikel



Meningkatnya penolakan imunisasi di Indonesia dan berbagai negara di belahan dunia menyebabkan peningkatan kasus penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi. Penolakan ini salah satunya didasari oleh alasan kehalalan imunisasi yang diyakini masih menggunakan produk dari hewan babi dalam proses produksinya. Padahal, informasi ini tidak akurat dan disebarkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila keadaan ini terus berlanjut, gerakan anti-vaksin akan terus meluas dan tentunya justru akan menimbulkan bahaya bagi umat Islam sendiri.

Dalam buku Kontroversi Vaksin karya dr. Piprim B. Yanuarso, Sp.A.(K) , Isu yang menyebutkan vaksin mengandung babi menjadi sangat tidak relevan karena tahapan proses pembuatan vaksin tidak seperti yang dibayangkan. 

WHO menyebutkan bahwa 7 dari 12 penyebab kematian pada anak adalah penyakit yang dapat dicegah melalui vaksinasi. Sekitar 1 8 anak meninggal setiap tahunnya karena penyakit-penyakit ini, dan berkontribusi terhadap hampir 20% keseluruhan angka kematian. Imunisasi dan vaksinasi bukanlah produk akal-akalan pemerintah atau pihak tertentu. Imunisasi membutuhkan usaha serius dan pemantauan cermat dan berkala, serta hanya diberikan pada kondisi yang jelas dan penting.

Apabila kita mencermati pernyataan ini, tentunya imunisasi merupakan usaha yang baik dan perlu dilakukan bagi keberlangsungan kehidupan manusia. Namun, propaganda menyesatkan masih berkembang di kalangan umat untuk tidak melakukan imunisasi dan vaksinasi.

Sertifikasi halal untuk vaksin merupakan salah satu solusi yang penting untuk mengatasi masalah ini. Di Indonesia sendiri, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan Fatwa Nomor 04 Tahun 2016 tentang Imunisasi dengan menimbang poin pencegahan kesehatan dan kehalalan imunisasi. Fatwa MUI merujuk kepada firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5, Al-Baqarah ayat 195, dan beberapa surat serta ayat lain, serta hadis-hadis Nabi Muhammad saw. yang terbukti kesahihannya. Selain itu, MUI juga mempertimbangkan hasil ijtima’ (musyawarah) dari ulama-ulama besar dan mumpuni tentang imunisasi. Dalam hal ini, MUI memutuskan bahwa imunisasi dan vaksinasi diperbolehkan (mubah) sebagai bentuk ikhtiar untuk mewujudkan imunitas dan mencegah penyakit tertentu.

Imunisasi dapat juga menjadi kondisi al-dharurat, yakni kondisi keterpaksaan yang apabila tidak dilakukan, maka akan mengancam jiwa manusia. Imunisasi dapat menjadi al-hajat, yakni kondisi keterdesakan yang apabila tidak dilakukan, maka akan dapat menyebabkan penyakit berat atau kecacatan pada seseorang.

Secara internasional, juga telah ditetapkan Dakar Declaration on Vaccination pada 25 Maret 2014 yang membolehkan imunisasi sebagai perlindungan dari penyakit berbahaya dan merupakan tanggung jawab kita terhadap kehidupan dan kesehatan tubuh yang telah dianugerahkan oleh Sang Pencipta. Dalam deklarasi ini, umat Islam didorong untuk mendukung penelitian terus-menerus dalam memperoleh imunisasi dan vaksinasi halal terbaik. Deklarasi ini juga menyatakan bahwa vaksinasi adalah tanggung jawab orangtua dan merupakan hak anak.

Kontroversi kehalalan imunisasi yang merebak kembali pada Pekan Imunisasi MR (Measle-Rubella) beberapa waktu lalu juga menimbulkan masalah di lapangan. Tidak sedikit orangtua yang menolak dilakukannya vaksinasi MR pada anaknya karena alasan kehalalan. Padahal, MUI telah mengeluarkan Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 mengenai Vaksin MR yang hukumnya mubah. Kehalalan vaksin MR disepakati karena tidak mengandung babi dengan kaidah istihalah dan istihlak. MUI mengakui bahwa belum ada metode lain yang bisa menggantikan vaksinasi MR. MUI meminta masyarakat mempercayai pendapat yang ahli di bidangnya karena banyaknya pendapat yang beredar dari pihak yang bukan ahlinya sehingga meresahkan masyarakat.

Kita tentunya sama-sama pernah mendengar hadis sahih dari Rasulullah saw. yang menyebutkan bahwa “Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.” Hadis ini menjadi salah satu pegangan dalam pelaksanaan imunisasi dan vaksinasi yang merupakan hasil dari pengetahuan dan penelitian bertahun-tahun para dokter dan ilmuwan yang kompeten bidangnya karena proses pembuatan vaksin tidak sederhana.

Negara-negara Muslim di dunia telah merekomendasikan untuk melakukan perubahan pandangan masyarakat yang salah terhadap imunisasi dan vaksinasi. Komite sertifikasi kehalalan vaksin telah ada di beberapa negara Islam, bukan hanya di Indonesia. Arab Saudi saja telah mewajibkan vaksinasi demi kesehatan warganya dan memiliki aturan perundang-undangan yang keras bagi yang tidak melakukan vaksinasi dan imunisasi.

Pertimbangan mudarat dan manfaat juga harus dipikirkan. Mudarat tidak imunisasi jelas lebih mengerikan dibandingkan dengan manfaatnya yang banyak. Kesakitan, kecacatan, dan kematian menjadi sesuatu yang harus dihadapi. Dan, umat Muslim telah diminta untuk berikhtiar semaksimal mungkin di jalan yang benar, bukan sekadar pasrah terhadap keadaan.

Keresahan akibat kehalalan imunisasi ini sepatutnya dapat kita cermati dengan kejernihan hati dan pikiran, bukan hanya mendengarkan isu-isu atau opini-opini yang tidak berdasar. Kepentingan imunisasi dan vaksinasi sudah dapat dikatakan sebagai suatu kondisi yang al-dharurat dan al-hajat. MUI dan organisasi Islam lain di seluruh dunia juga terus mendorong dan memberi dukungan bagi para ilmuwan untuk mengembangkan teknologi vaksinasi yang aman dan halal. Tentu ke depannya, perlu dilakukan sosialisasi dan edukasi yang lebih baik untuk mengatasi polemik kehalalan imunisasi dengan mengikutsertakan ahli-ahli di bidangnya. Isu-isu dan opini tidak berdasar, testimoni yang tidak dapat ditelusuri kebenarannya secara agama maupun ilmu pengetahuan, sedapat mungkin tidak kita jadikan panutan untuk bertindak.

 

[Oleh: dr. Rahma Tsania Zhuhra]

Referensi:

  1. Ahmed Ali et al. Outbreak of vaccine-preventable diseases in Muslim majority countries. Journal of Infection and Public Health. 2018; 11: 153-155
  2. Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Imunisasi. mui.or.id
  3. Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Vaksin MR. mui.or.id
  4. Dakar Declaration on Vaccination. 25 Maret 2014
  5. iifa-aifi.org/bayanat/30.htm

Baca juga: Imunisasi Adalah Hak Setiap Anak

Baca juga: Menurunkan Berat Badan? Perlukah Mencontoh 5 Seleb Ini
0

Artikel

Dalam buku Kontroversi Vaksin karya dr. Piprim B. Yanuarso, Sp.A.(K) , imunisasi adalah suatu cara untuk meningkatkan kekebalan seseorang terhadap suatu penyakit sehingga apabila nantinya terpapar atau terkena penyakit tersebut, dia tidak menjadi sakit. Imunisasi telah terbukti mencegah penyakit, kematian, dan kecacatan yang diakibatkan oleh infeksi virus dan bakteri berbahaya. Imunisasi dapat diberikan pada bayi, anak, maupun orang dewasa sesuai kebutuhan. Bagi bayi dan anak, imunisasi menjadi sangat penting karena terbukti mampu menurunkan angka kecacatan dan kematian secara signifikan di seluruh dunia dalam satu abad terakhir.

Akan tetapi, masalah muncul ketika orangtua merasa ragu terhadap keamanan, kehalalan, dan efektivitas dari imunisasi. Tidak sedikit orangtua di berbagai negara yang menolak untuk memberikan hak imunisasi bagi anak. Hal ini memicu terjadinya kemunculan kembali wabah penyakit yang dapat dicegah seperti polio, difteri, cacar, tetanus, dan pertusis.



Secara global, WHO menyebutkan bahwa setiap tahun terdapat 1.4 juta kematian anak-anak di bawah usia 5 tahun yang disebabkan oleh penyakit yang sebenarnya dapat dicegah dengan imunisasi. Di Negara Tiongkok, polio telah dinyatakan tereliminasi tahun 2000, namun pada tahun 2011, penyakit tersebut muncul kembali. Di DKI Jakarta, terjadi peningkatan kasus difteri, dari empat kasus pada tahun 2014, menjadi  25 kasus sepanjang tahun 2017.

Padahal sebagai orangtua, kita juga punya kewajiban untuk memenuhi hak-hak anak, termasuk di antaranya imunisasi. Convention on the Rights of the Child (CRC) pada tahun 1989 menyatakan bahwa kita harus menghormati dan memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi, mencakup kebutuhan harian, identitas dan nasionalitas, rasa memiliki dalam keluarga, kebebasan ekspresi dan berpikir, kesehatan, keamanan sosial, standar kehidupan yang baik, perlindungan dari pelecehan seksual dan eksploitasi komersil yang didampingi secara legal dalam prosesnya. Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization atau WHO) juga telah menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh kehidupan yang bebas dari penyakit yang dapat dicegah lewat vaksinasi dan imunisasi. Oleh karena itu, para orangtua sebaiknya memiliki keyakinan mengenai efektivitas dan keamanan imunisasi.

Saat ini, penerapan hak-hak anak secara menyeluruh masih terbatas pada negara-negara dengan pendapatan menengah ke atas. Penerapan hak-hak anak ini berkaitan dengan peningkatan angka imunisasi di suatu negara, karena imunisasi adalah bagian dari pemenuhan kesehatan bagi sang anak.

Indonesia sebagai negara berkembang memiliki masalah kesehatan ganda yang belum teratasi dengan baik hingga kini. Penyakit menular belum selesai ditangani, sedangkan beban penyakit degeneratif setia menghantui. Penyakit-penyakit pada anak yang dapat dicegah dengan imunisasi seperti yang disebutkan di atas, mulai muncul kembali. Bukan tidak mungkin adanya ancaman kehilangan generasi akan kita hadapi di tahun-tahun mendatang bila tidak ada kesadaran dari semua pihak, terutama pihak orangtua.

Imunisasi membantu membentuk kekebalan lingkungan, sehingga bila seorang anak diimunisasi, dia akan turut serta membantu melindungi anak lain yang belum diimunisasi. Pada kasus imunisasi MR (Measle-Rubella) yang cukup menghebohkan beberapa waktu lalu, di beberapa daerah terdapat laporan penolakan imunisasi MR oleh orangtua anak. Perlu disadari, apabila seorang anak ternyata terinfeksi MR kemudian sakit atau menulari ibu hamil di sekitarnya, dapat timbul kecacatan bahkan kematian pada janin sang ibu. Bukankah orangtua yang menolak imunisasi tersebut telah berkontribusi melanggar hak kehidupan orang lain, selain melanggar hak anaknya sendiri?

Pemerintah Indonesia telah memuat dalam UU Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 mengenai kewajiban memberikan imunisasi lengkap kepada setiap bayi dan anak. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) juga menyatakan bahwa imunisasi adalah salah satu sarana untuk menjamin kesehatan anak. UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2012 juga telah menyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.



Pemahaman mengenai imunisasi sebagai hak dari setiap anak semestinya disosialisasikan kembali di negara kita. Perlu diingat bahwa anak bukanlah sekadar properti atau benda kepemilikan dari suatu keluarga. Anak adalah manusia yang memiliki sistem tubuh sendiri dan tentunya memiliki hak kesehatan yang sama dengan orang dewasa.

Sederet bukti mengenai efektivitas imunisasi telah dikemukakan dalam seabad terakhir. Namun, banyaknya beredar berita-berita kurang baik dengan dasar bukti yang kurang kuat telah menyebabkan kembali munculnya penyakit yang harusnya sudah dapat dienyahkan dari muka bumi. Keterlibatan oknum-oknum tidak bertanggungjawab juga membuat kisruh mengenai pentingnya imunisasi, sehingga dengan mudahnya membuat kita ‘melupakan’ pemenuhan hak anak-anak kita.


Hak dasar anak tidak bisa dikurangi, dan kita sebagai orangtua adalah pemegang tanggungjawab dan kewajiban pertama dan utama dalam penjaminan ini, sesuai dengan pasal 30  UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2012 ini. Kelalaian atau kesengajaan untuk tidak memenuhi tanggungjawab ini dapat menyebabkan hak asuh anak dicabut sebagai sanksi.

Lalu, apakah anda telah memenuhi hak anak anda untuk memperoleh kesehatan yang optimal dengan imunisasi?


[Oleh: dr. Rahma Tsania Zhuhra]


Baca juga: 5 Mitos Kesehatan, Inikah yang Kamu Yakini?

Baca juga: Menurunkan Berat Badan, Perlukah Mencontoh 5 Seleb Ini?

Referensi: 

  1. WHO-UNICEF. National Vaccine Program News Release, Beijing 29 April 2015
  2. Ahmed Ali et al. Outbreak of vaccine-preventable diseases in Muslim majority countries. Journal of Infection and Public Health. 2018; 11: 153-155
  3. The cost of complying with human rights treaties: The convention on the rights of the child and basic immunization. Rev Int Organ. 2011; 6:33-56
  4. Imunisasi, Hak Anak atau Hak Orang Tua? Dimuat dalam Republika.co.id 07 Februari 2019
  5. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Wajib Imunisasi, Pelanggar Kena 29 April 2017
0

X